)I( PKS Jatibarang (8)

Poster dan Baliho PKS Dirusak

2009-03-13T23:28:00.001+07:00

INDRAMAYU, Persaingan antar calon legislatif (caleg) menjelang pemilu di Indramayu, Jawa Barat, diwarnai aksi perusakan. Sejumlah baliho dan poster milik Partai Keadilan Sejahtera dirusak orang tak dikenal. Poster dan baliho yang dirusak terdapat di jalan-jalan utama Kota Indramayu.

Menurut fungsionaris PKS Indramayu, atribut mereka tidak melanggar aturan pemasangan. Diperkirakan, pelaku menggunakan senjata tajam untuk merusak baliho dan poster-poster tersebut. Atas kejadian ini, PKS telah melaporkan ke Panwaslu Indramayu. Laporan dilakukan sejak pekan lalu.

Meskipun demikian, hingga kini Panwaslu Indramayu belum juga berhasil mengidentifikasi pelaku. PKS Indramayu menilai, aksi perusakan sangat serius karena setiap kali diganti dengan yang baru atribut tersebut terus kembali dirusak.(DOR)

Royana Bukan Ketua DPC PKS

2009-03-13T23:27:00.000+07:00

INDRAMAYU, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Indramayu, mengakui kekeliruannya terkait penjelasan sebelumnya ke sejumlah media, termasuk “MD”, yang menyebutkan bahwa Royana (Ketua DPC PKS Kec. Cantigi) baru di-SK-kan empat hari yang lalu adalah keliru.
Bagian Humas DPD PKS setempat, Ibrahim Sholeh, S. Sos,, Kamis (5/3), mengatakan, setelah dilakukan cek dan ricek lebih jauh dipastikan bahwa Ketua DPC PKS Kec. Cantigi yang diangkat adalah atas nama Jaedin, bukan Royana yang diindikasikan sebagai salah satu pelaku pemerkosaan terhadap gadis ABG yang masih duduk di bangku SMP.
Ditegaskan Ibrahim, soal Royana sebagai Ketua DPC PKS karena ditugaskan ketua DPC untuk menghadiri rapat bersama muspika beserta PPK, panwas, dan perwakilan partai di Kec. Cantigi. Lalu, Royana juga aktif membantu pemasangan bendera dan atribut PKS.
“Selanjutnya Royana diwacanakan akan diangkat menjadi ketua DPC, karena latar belakangnya sebagai mahasiswa. Hal ini yang menjadi informasi awal yang sampai kepada kami,” tutur Ibrahim.
Ketua DPD PKS Indramayu, Ruswa, S.Ag, menjelaskan, indikasi pengurus PKS Indramayu yang terlibat kasus perkosaan bukanlah pengurus DPC PKS Kec. Cantigi sebagaimana diberitakan di beberapa media sebelumnya.
“Tersangka hanyalah simpatisan yang baru bergabung satu bulan yang lalu. Jadi tidak benar yang berinisial RY adalah pengurus apalagi ketua DPC PKS. Hanya saja dia pernah mewakili Ketua DPC menghadiri rapat di kecamatan. Ketua DPC PKS Kec. Cantigi yang sesungguhnya bernama Jaedin bin Syafi’i,” jelas Ruswa dalam klarifikasinya.

Merasa prihatin
Sementara itu, sejumlah alumni Universitas Wiralodra (Unwir) Indramayu terutama dari Fakultas Hukum (FH), merasa prihatin atas dugaan kasus perkosaan terhadap gadis yang masih duduk di bangku SMP yang dilakukan oknum pelaku mahasiswa Unwir Indramayu dari Fakultas Hukum, Royana.
Pasalnya, dengan kejadian itu, tidak hanya telah mencoreng nama almamater universitas milik Pemkab Indramayu, namun telah merusak sendi-sendi aturan pendidikan dan moral yang diterapkan kampus. “Ini membuat kami prihatin. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas dan kegiatan di Unwir. Bila perlu evaluasi terhadap semua pihak yang selama ini teledor dan membiarkan kampus menjadi kurang terkontrol. Terutama terhadap kebebasan bergaul, serta disinyalir kampus menjadi sentra pendidikan politik yang kebablasan,” tutur salah seorang alumni Unwir dari Fakultas Hukum, Wawang Irawan, S.H., M.H.(C-29)

Tifatul: Perkosaan oleh Kader PKS adalah Fitnah

2009-03-13T23:25:00.000+07:00

INDRAMAYU /JAKARTA - Kasus pemerkosaan siswi kelas III SMP di Indramayu yang diduga melibatkan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diangggap sebagai fitnah. Langkah disengaja dihembuskan pihak-pihak yang ingin merusak citra partai ini menjelang pemilu legislatif.

"Royana itu bukan kader PKS, bukan caleg PKS dan bahkan dia bukan pengurus PKS, jadi itu keliru," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring usai usai melakukan dialog Ke mana Arah Koalisi Ba'da Pemilu 2009, di kantor DPP PKS, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2009) malam.

Menurut informasi yang diperolah, Royana adalah seorang preman kampung yang dikenal sering mabuk-mabukan. "Mana ada kader PKS yang suka mabuk-mabukan begitu," imbuhnya.

Kini, PKS akan mencermati kasus yang membuat nama partainya tercemar termasuk adanya dugaan bahwa kasus ini sudah dirancang oleh pihak-pihak yang sengaja ingin membalas dendam partainya.

"Yang jelas kasus ini adalah fitnah yang ingin menghancurkan citra baik partai kami," pungkasnya.

Kasus Indramayu, Serangan Balik ke PKS

2009-03-13T23:24:00.000+07:00

INDRAMAYU,Jakarta – PKS menyatakan munculnya isu pemerkosaan yang seolah melibatkan kader PKS di Indramayu, Jawa Barat, merupakan bentuk perlawanan balik kepada PKS. Rekayasa ini dilakukan pihak yang terancam akibat tindakan PKS melaporkan Bupati Indramayu ke Panwaslu atas dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Hal itu ditegaskan fungsionaris PKS Mahfud Sidik di Jakarta, Minggu (8/3). “Hasil investigasi yang dilakukan PKS di lapangan menunjukkan fakta bahwa kasus tersebut direkayasa untuk mendiskreditkan PKS,” kata Mahfud.

Sebelumnya sejumlah media massa mengabarkan bahwa Roy, Ketua DPC PKS Cantigi, Indramayu, terlibat kasus pemerkosaan terhadap seorang ABG di Kecamatan Cantigi, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (5/3) malam.

Namun Mahfud menyatakan berita kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ketua DPC PKS hanyalah isapan jempol. “Itu hanya dipolitisasi dari pihak tertentu,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, kronologi kejadiannya diawali dengan pesta miras oleh sekelompok pemuda setempat. Pesta seperti ini memang kerap berlangsung di Indramayu dan biasanya berakhir dengan seks bebas.

Roy, yang diberitakan sebagai Ketua DPC PKS Cantigi, malam itu diundang oleh sang wanita untuk gabung di pesta tersebut. Oleh masyarakat setempat, si wanita tersebut selama ini dikenal sebagai perempuan nakal.

Namun menurut Mahfud, Roy adalah simpatisan PKS yang baru bergabung sebulan. “Roy bukan Ketua DPC ataupun caleg. Ia simpatin dan baru bergabung sebulan,” kata Mahfud.

Dari hasil investigasi yang dilakukan PKS, kata Mahfud, pihak wanita yang seolah menjadi korban perkosaan dalam kasus itu telah dijanjikan akan menerima imbalan sebesar Rp 200 juta dalam bentuk beasiswa SMA hingga universitas.

Tim ivestigasi PKS juga menemukan fakta adanya rekayasa dan pembentukan opini melalui media massa dan selebaran dalam kasus ini yang arahnya ingin menyudutkan posisi PKS. “DPD PKS Indramayu akan terus melakukan langkah dan investigasi untuk mengungkap dan meng-kick-back kasus ini,” kata Mahfud.

Tersangka Pemerkosaan Bukan Pengurus PKS

2009-03-13T23:23:00.000+07:00

INDRAMAYU, “Yang pasti kami selalu mengedepankan prasangka baik jika ada orang yang ingin berbuat baik dengan bergabung dengan PKS, apa pun latar belakangnya,” papar Ruswa.

PK-Sejahtera Online: Untuk mengklarifikasi berita tentang dugaan kasus pemerkosaan yang melibatkan oknum pengurus PKS Indramayu, DPD PKS Indramayu menegaskan bahwa yang bersangkutan (Royana) bukanlah pengurus DPC PKS kecamatan Cantigi sebagaimana diberitakan di beberapa media sebelumnya. Ketua DPD PKS Indramayu, Ruswa, S.Ag., menyatakan, tersangka hanyalah simpatisan yang baru bergabung satu bulan yang lalu.

“Jadi tidak benar yang berinisial RY adalah pengurus apalagi ketua DPC PKS. Hanya saja dia pernah mewakili Ketua DPC menghadiri rapat di kecamatan. Ketua DPC PKS kecamatan Cantigi yang sesungguhnya bernama Jaedin bin Syafi’i, ia baru saja menggantikan Ketua DPC yang sebelumnya, Hasan Muhada.” papar Ruswa. Sebagaimana diketahui, kemarin di media cetak maupun elektronik beredar kabar adanya dugaan perkosaan terhadap anak di bawah umur oleh oknum anggota PKS di wilayah kecamatan Cantigi kabupaten Indramayu.

Munculnya wacana Royana sebagai ketua DPC disebabkan Royana pernah ditugaskan oleh ketua DPC untuk menghadiri rapat bersama Muspika beserta PPK, Panwas, dan perwakilan partai di kecamatan Cantigi. Selain itu, Royana aktif membantu pemasangan bendera dan atribut dan sempat diwacanakan akan diangkat menjadi ketua DPC, karena latarbelakangnya sebagai mahasiswa. Hal ini yang menjadi informasi awal yang sampai kepada Humas.

Ruswa menambahkan, DPD PKS tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga kasus tersebut diserahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Secara administratif, DPD PKS tidak memiliki kewenangan terhadap RY. Hal ini karena selain RY bukan pengurus, juga belum menjadi kader PKS, Dalam AD/ART PKS, terdapat jenjang keanggotaan PKS, mulai dari simpatisan hingga kader. Untuk melewati jenjang tersebut, calon kader harus mengikuti Training Orientasi Partai (TOP) maupun Ta’lim Rutin Partai (TRP) sedangkan untuk status pengurus, maka harus ada Surat Keputusan “Nah, RY ini belum melewati tahapan-tahapan tersebut. Lain halnya dengan Simpatisan, dimana semua orang dari kalangan apapun dapat menjadi simpatisan, mendukung bahkan terlibat dalam mensukseskan kerja-kerja PKS” jelas Ruswa.

Menurut Ruswa, kasus tersebut mengindikasikan bahwa PKS ternyata sudah mendapat simpati dan kepercayaan dari masyarakat luas dengan beragam latar belakang. Ini menunjukkan bahwa PKS sudah sukses membangun citra sebagai partai yang inklusif. Semakin luasnya dukungan tentunya berdampak pada keterbatasan pembinaan para calon anggota PKS. “Yang pasti kami selalu mengedepankan prasangka baik jika ada orang yang ingin berbuat baik dengan bergabung dengan PKS, apa pun latar belakangnya,” papar Ruswa.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah, mencuatnya kasus tersebut tidak tertutup kemungkinan by design. Dengan semakin besarnya dukungan kepada PKS, tentunya banyak pihak yang berkepentingan untuk mengkerdilkan PKS dengan membuat skenario-skenario tertentu untuk merusak citra PKS. Bagaimana pun, citra positif merupakan menjadi salah satu kekuatan utama PKS selain soliditas kadernya. Ruswa menyebutkan, ada bukti yang mengarah ke indikasi tersebut. Diantaranya adalah mulai beredarnya selebaran yang menyudutkan PKS dengan memanfaatkan isu tersebut di hari pertama isu tersebut beredar di media. Ada yang ditempel di beberapa sudut kota Indramayu, bahkan ada pula yang disebar di kampus Universitas Wiralodra.

LAUNCHING STRUKTUR DAN ALEG DAPIL 8 INDRAMAYU & CIREBON

2008-08-14T10:11:00.006+07:00

Penyerahan secara simbolis Banner Plang Nama Sekretariat DPRa se seluruh Cirebon dan Indramayu.

Suasana Launching Struktur dan Aleg PKS Dapil 8, diliputi semangat juang untuk memenangkan Pemilu 2009, Cirebon, 10 Agustus 2008

Download Mars PKS

2008-08-13T22:25:00.003+07:00

Mars Partai Keadilan Sejahtera
"Izzatul Islam"
Format mp3
Size : 3,2 MB
Silahkan download Disini

Visi Dan Misi PKS

2008-08-13T22:06:00.000+07:00

VISI

Visi Umum:

"SEBAGAI PARTAI DA'WAH PENEGAK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI PERSATUAN UMMAT DAN BANGSA."

Visi Khusus:

PARTAI BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN POLITIK, PARTISIPASI, MAUPUN OPINI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil �alamin.
Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

MISI

Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi.
Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Sejarah PKS

2008-07-27T13:14:00.000+07:00

Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten).

PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.

Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. Dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini. Sebagai partai yang menduduki peringkat 7 dalam pemilu 1999 lalu, PK (kini PK-Sejahtera) bertekad untuk meningkatkan daya pengaruhnya dalam pemilu 2004 mendatang.

Untuk mengetahui sekilas sejarah PK-Sejahtera, kami paparkan secara singkat di bawah ini:

Tahun 1998
20 Juli 1998	Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta. Hal tersebut dinyatakan dalam konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
9 Agustus 1998	Deklarasi PK di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dihadiri oleh 50.000 massa.
19 September 1998	PK menolak pemberlakuan asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Hal itu dinyatakan Presiden PK Dr Ir Nurmahmudi Isma'il dalam pidato politik peresmian DPW PK DIY.
3-6 Desember 1998	Musyawarah Kerja Nasional I digelar di Kampung Wisata Insan Krida (KWIK), Parung, Bogor, dan ditutup di hotel Cempaka, Jakarta setelah sebelumnya melakukan konvoi kendaraan dari Bogor-Jakarta.
Tahun 1999
19 Februari 1999	KH Didien Hafidhudin ditetapkan sebagai Calon Presiden RI dari Partai Keadilan.
30 Mei 1999	Delapan partai politik berasaskan Islam menyatakan bersatu dan menyepakati penggabungan sisa suara (stembus accord) hasil Pemilu 1999. Ke delapan partai itu adalah PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi. PNU. PBB. dan PSII 1905.
3 Juni 1999	Ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan memenuhi janji mereka untuk "memutihkan" Ibukota serta berkumpul di Bundaran HI menandai berakhirnya kampanye partai tersebut di Jakarta.
2 Agustus 1999	Partai Keadilan (PK) menandatangani hasil penghitungan suara pemilu dengan catatan pemilu relatif luber dan tidak jujur dan adil (jurdil). Keputusan ini diambil PK dengan pertimbangan adanya reaksi positip berupa pengakuan dari panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bahwa Pemilu 1999 yang baru lalu masih jauh dari jurdil. Penandatanganan hasil pemilu dilakukan di kantor KPU, Senin sore (2/8).
20 Oktober 1999	PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid.
21 Oktober 1999	PK menunjuk Dr Ir Nurmahmudi Isma'il MSc sebagai calon menteri yang diajukan karena memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas.
Tahun 2000
16 April 2000	Dr Ir Nurmahmudi Isma'il mengundurkan diri dari jabatan Presiden Partai dan selanjutnya akan berkonsentrasi di kementerian Kehutanan dan Perkebunan.
18-21 Mei 2000	PK menggelar Musyawarah Nasional I di hotel Bumiwiyata, Depok.
21 Mei 2000	Dr Hidayat Nurwahid, MA terpilih sebagai Presiden kedua Partai Keadilan menggantikan Dr. Ir. Nurmahmudi Isma'il dalam Musyawarah Nasional I PK di hotel Bumiwiyata, Depok.
3 Agustus 2000	Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara Sarasehan dan Silaturahim Partai-partai Islam di masjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.
12 Oktober 2000	DPP Partai Keadilan (PK) menemui Wakil Ketua DPR Ri Soetardjo Soerjogoeritno di gedung DPR RI dan meminta delegasi IPU DPR RI untuk mengusahakan resolusi yang di dalamnya tidak hanya mengecam keras Israel, tapi sekaligus mengeluarkan Israel dari keanggotaan IPU.
13 Oktober 2000	Puluhan ribu massa Partai Keadilan (PK) yang berunjuk rasa di halaman Gedung DPR. Di bawah tangga gedung paripurna DPR aktivis PK membakar bendera Israel. PK meminta agar RI konsisten dengan sikap menyesalkan, menolak dan mengecam Israel menyusul penyerangan ke Palestina.
9 November 2000	Partai Keadilan menggelar acara Gelar Sambut Ramadhan. Masyarakat dan pemimpin bangsa diingatkan untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan. Ribuan massa Partai Keadilan (PK) dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi menghadiri acara Gelar Sambut Ramadhan. Tablik akbar ini diselenggarakan di Bumi Perkemahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (19/11) pagi.
Tahun 2001
20 Januari 2001	PK menggelar Silaturahim dan Halal Bihalal di Silang Monas, Jakarta. Dalam orasinya Presiden PK Hidayat Nur Wahid menyatakan PK berlepas diri dari segala efek negatif pola dan produk kepemimpinan kontroversial kontraproduktif yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid.
2 Maret 2001	DPP PK mengadakan bakti sosial di propinsi Banten yang terkena musibah banjir dan tanah longsor.
8 Oktober 2001	Lebih dari 150 anggota legislatif dari Partai Keadilan (PK) dari seluruh Indonesia, Senin (8/10) mendatangi Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Barat dan bergabung dengan massa yang sudah lebih dulu melakukan aksi menentang terorisme AS.
19 Oktober 2001	PK gelar demo besar menentang agresi militer AS ke Afghanistan. Aksi besar ini diikuti 40.000 orang dan mendapat pujian dari berbagai pihak karena berlangsung damai dan tertib. Dalam aksi itu dibentuk Komite Indonesia untuk Solidaritas Afghanistan (KISA) yang diketuai oleh Dr Salim Segaf Al Djufri.
Tahun 2002
7 April 2002	PK gelar aksi keadilan untuk Palestina menentang aksi terorisme Israel atas bangsa Palestina di Silang Monas, Jakarta. PK juga membentuk Komite Keadilan untuk Pembebasan Al Aqsha (KKPA) yang diketuai oleh Dr Ahzami Zami'un Jazuli.
25 Mei 2002	PK gelar acara Gerak Jalan Keluarga (GJK) menyambut Maulid Nabi 1423 H dari Silang Monas - MH Thamrin - Bundaran HI - Silang Monas.
8 Juni 2002	15 pimpinan parpol yang tidak memenuhi ketentuan electoral threshold dua persen berdasar Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 sepakat menandatangani dokumen bersama di Hotel Sahid, Jakarta, untuk menolak pemberlakuan ketentuan tersebut. Mereka juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD. Partai yang terlibat pada pertemuan yang diprakarsai Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), yaitu Partai Keadilan (PK), Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Nahdlatul Umat, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Katolik Demokrat, Partai Daulat Rakyat, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Persatuan, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen, Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, dan Partai Kebangkitan Umat.
Tahun 2003
9 Februari 2003	Ratusan ribu massa PK berunjuk rasa menolak serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS.
20 Maret 2003	Sekali lagi, PK bersama PKS menggelar aksi damai menentang serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS. Aksi diikuti oleh 30.000 massa.
30 Maret 2003	PKS bersama Komite Indonesia untuk Solidaritas Rakyat Irak (KISRA) serta seluruh elemen masyarakat menggelar aksi ‘Sejuta Umat' dari Bunderan HI hingga kedubes AS, Jakarta. Aksi ini merupakan aksi terbesar sepanjang massa dan mampu mengusik para pemimpin dunia.
17 April 2003	Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung di Wisma Haji Jawa Barat, Bekasi, merekomendasikan PK untuk bergabung dengan PKS.
20 April 2003	Deklarasi DPP PKS di Silang Monas, Jakarta, yang dihadiri oleh 40.000 massa.
26 Mei 2003	PK dan PKS mendeklarasikan Crisis Centre untuk Rakyat Aceh (CCRA) di halaman Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. CCRA dimaksudkan untuk membantu rakyat Aceh yang tengah dilanda konflik berkepanjangan.
4 Juni 2003	DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkehham. Verifikasi dilakukan di kantor sekretariat Jl. Mampang Prapatan VIII No. R-2, Jakarta.
5 Juni 2003	PK selenggarakan acara ‘Silaturahim Nasional Anggota Legislatif Partai Keadilan' di Wisma DPR, Cikupa, Cisarua, Bogor, yang diikuti oleh 180 anggota dewan dari seluruh Indonesia.
8 Juni 2003	PKS gelar ‘Dzikir dan Doa untuk Rakyat Aceh' di halaman Masjid Agung Al Azhar, Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta, diikuti oleh ribuan massa.
10 Juni 2003	PK bersama PKS melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR Jl. Gatot Subroto, Jakarta, untuk mendukung disahkannya RUU Sisdiknas oleh DPR RI.
2 Juli 2003	Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Ini berarti PK Sejahtera telah melengkapi 100% persyaratan verifikasi Depkehham.
3 Juli 2003	PK bergabung dengan PKS yang dilakukan di kantor pengacara Tri Sulistyowarni di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.
20 Juli 2003	Musyawarah Majelis Syuro I PKS yang berlangsung di Ruang Binasentra, Kompleks Bidakara, Jakarta, menetapkan delapan kriteria Calon Presiden (Capres) RI versi PKS. Selain itu dicanangkan juga mekanisme pemilihan capres melalui Jaring Capres Emas.
22 Juli 2003	Ribuan massa PKS melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. PKS menolak kebijakan Bulog seperti beras impor dan dana talangan Sukhoi yang dinilai menyengsarakan ribuan petani.
8 Agustus 2003	DPP PKS mencanangkan program Safari ‘Aam Intikhobi (Tahun Pemenangan Pemilu), yaitu program safari tokoh-tokoh partai ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pemilu 2004. Acara berlangsung di Aula Masjid Baitussalam, Duren Tiga, Jakarta.